Unit Karantina dan Biosekuriti bertanggung jawab menjaga kesehatan sumber daya pertanian Timor Leste dan memainkan peran penting dalam melindungi pertanian negara dan lingkungan dari serangan hama dan penyakit tanaman dan hewan. SQTL juga berupaya mencegah bahan makanan manusia dan hewan yang berbahaya masuk ke dalam rantai pasokan.

Banco Central de Timor-Leste menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga dalam negeri. Selain tujuan utama ini, BCTL menjaga likuiditas dan solvabilitas sistem perbankan dan keuangan berbasis pasar yang stabil, menjalankan kebijakan valuta asing Timor-Leste, mendorong sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien, dan mendukung kebijakan ekonomi pemerintah Timor-Leste.
LAWs: https://www.bancocentral.tl/en/go/law-of-the-national-parliament1
INSTRUCTIONS: https://www.bancocentral.tl/en/go/instruction
Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://www.bancocentral.tl/en

Kementerian Keuangan adalah departemen Pemerintah yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Menteri, untuk bidang perencanaan tahunan dan pemantauan anggaran dan keuangan publik. Otoritas Pajak, Otoritas Bea Cukai dan Komisi Pengadaan Nasional berada di bawah Kementerian Keuangan. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://www.mof.gov.tl/

Dikenal sebagai otoritas Pajak Timor Leste. Otoritas ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Timor Leste dan pelaksanaan penerbitan Nomor Identifikasi Pajak (TIN), pemrosesan semua formulir pajak bulanan, dan pemrosesan semua formulir pajak penghasilan tahunan. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://attl.gov.tl/

Otoritas Bea Cukai membantu Pemerintah Timor-Leste untuk mengendalikan pergerakan barang, kendaraan, kapal laut dan pesawat terbang yang masuk dan keluar dari wilayah negara. Selain melindungi perbatasan dari impor atau ekspor barang ilegal atau terlarang, kami juga membantu memungut bea dan pajak yang merupakan sumber pendapatan nasional yang penting. Dengan misi untuk; Mengamankan perbatasan negara, dan menghentikan masuk atau keluarnya barang-barang ilegal atau terlarang; Memastikan semua bea dan pajak yang sesuai dipungut secara adil dan transparan; Mencegah hilangnya pendapatan secara signifikan yang disebabkan oleh inefisiensi atau aktivitas ilegal; Membuat prosedur menjadi lebih efisien dan menjadikan Bea Cukai mematuhi standar internasional; Memfasilitasi perdagangan, dan menarik investasi dengan memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk mengimpor dan mengekspor barang; dan Mengidentifikasi dan memberantas korupsi dari dalam Bea Cukai. Untuk detail lebih lanjut silakan kunjungi: https://customs.gov.tl/

Kementerian Kesehatan adalah departemen Pemerintah yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Menteri, untuk bidang kegiatan kesehatan dan farmasi. Kementerian Kesehatan memiliki di bawah pembinaannya Rumah Sakit Layanan Kesehatan Nasional, Layanan Otonom Obat dan Peralatan Medis, EP (SAMES), Lembaga Kesehatan Nasional, Laboratorium Kesehatan Nasional, layanan Ambulans Nasional dan Keadaan Darurat Medis. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://www.ms.gov.tl/

Direcção National da Farmacia e Medicamentos (DNFM) bertanggung jawab untuk menetapkan, mengatur, mengimplementasikan, dan menilai kebijakan obat nasional, kegiatan farmasi, dan laboratorium kesehatan.

Kementerian Dalam Negeri adalah departemen Pemerintah yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Menteri, untuk bidang keamanan dalam negeri, migrasi dan suaka, pengendalian perbatasan, perlindungan sipil, keamanan jalan dan kerja sama kepolisian.

Kementerian Kehakiman adalah departemen Pemerintah yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Menteri, untuk bidang keadilan, hukum dan hak asasi manusia serta tanah dan properti. Kementerian Kehakiman memiliki di bawah pembinaannya Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan, Kepolisian Ilmiah Investigasi Kriminal dan Kantor Pembela Umum. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://www.mj.gov.tl/

“Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) adalah lembaga publik Timor Leste, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keputusan No. 62/2023, tanggal 6 September, amandemen ke-3 dari Undang-Undang Keputusan No. 20/2008 tanggal 19 Juni, tentang Autoridade Nacional do Petróleo, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan perminyakan di Timor-Leste Timor-Leste, baik di lepas pantai maupun di darat dan di Rezim Khusus Greater Sunrise sesuai dengan Undang-Undang Keputusan tentang pendirian ANP, Undang-Undang Kegiatan Perminyakan Timor-Leste dan Perjanjian Batas Maritim. ANP akan menetapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang diberlakukan yang meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi dan distribusi sumber daya minyak bumi dan gas alam. ANP juga ditugaskan untuk ANP juga ditugaskan untuk mengembangkan lembaga manajemen perminyakan yang kuat di Timor-Leste. Untuk detail lebih lanjut silakan kunjungi: http://www.anpm.tl/

Kementerian Pekerjaan Umum adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Menteri, untuk bidang pekerjaan umum, perumahan, penyediaan, distribusi dan pengelolaan air, sanitasi dan listrik serta pelaksanaan perencanaan kota dan perumahan, dan bertanggung jawab, khususnya, untuk mengusulkan dan melaksanakan kebijakan Kementerian di bidang pekerjaan umum, perumahan, distribusi air, pengelolaan air, sanitasi dan listrik; Melaksanakan rencana perencanaan wilayah dan kebijakan perumahan nasional.

Kementerian Perhubungan dan Komunikasi adalah departemen Pemerintah yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Menteri, untuk bidang transportasi dan komunikasi. Administrasi Pelabuhan Timor-Leste - APORTIL, Administrasi Bandara dan Navigasi Udara - ANATL EP, Otoritas Penerbangan Sipil Timor-Leste - AACTL dan AANC - Otoritas Komunikasi Nasional berada di bawah Kementerian Perhubungan dan Komunikasi. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: http://www.mtc.gov.tl/

Autoridade Portuáriu Timor-Leste (APORTIL) adalah Lembaga Pemerintah otonom yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pelabuhan Laut di Dili. Presiden dari Direksi saat ini adalah Lamartino de Oliveira. Pelabuhan Dili terletak di pusat ibu kota. Pada tanggal 30 September 2022, Pelabuhan Dili menghentikan pemrosesan barang-barang komersial untuk impor atau ekspor dan operasi ini kini telah dialihkan ke Pelabuhan Tibar Bay.

Otoritas Penerbangan Sipil Timor-Leste. AACTL adalah badan di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perhubungan dan Komunikasi, yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengawasan dan pengaturan kegiatan penerbangan sipil, dengan tujuan menjamin keselamatan sistem transportasi udara di Timor-Leste dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsinya atas nama Pemerintah Timor-Leste berdasarkan tanggung jawabnya kepada Konvensi Chicago tentang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://aactl.gov.tl/

Lembaga Kualitas Timor Leste adalah badan pengaturan nasional untuk Kualifikasi, Standardisasi dan Metrologi dan misinya adalah untuk mengimplementasikan, mengoordinasikan dan mengelola sistem kualitas nasional dan sistem kualifikasi peraturan lainnya yang diatur oleh hukum, untuk mempromosikan dan mengoordinasikan kegiatan yang bertujuan untuk berkontribusi dalam menunjukkan kredibilitas tindakan para pelaku ekonomi, serta untuk mengembangkan upaya yang diperlukan untuk mendukung perannya sebagai laboratorium metrologi nasional.

TradeInvest Timor-Leste adalah Lembaga Publik Pemerintah yang bertanggung jawab atas Investasi dan Promosi Ekspor. Tujuan TradeInvest adalah untuk memfasilitasi dan mendukung calon investor dan eksportir yang berlokasi di Timor-Leste dan membantu perusahaan asing dalam mengidentifikasi proyek-proyek dalam beragam peluang bisnis yang sedang berkembang di Timor-Leste. Badan ini merupakan layanan terpadu satu atap yang mempromosikan, memfasilitasi, memantau dan memperjuangkan investasi dan ekspor swasta. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://www.tradeinvest.tl/

Otoritas Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi, Sanitasi dan Pangan (AIFAESA, IP) memiliki tugas untuk memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian kualitas pangan, transportasi dan kondisi kesehatan tempat produksi dan pemasaran, untuk perusahaan dan tempat umum. Selain itu, AIFAESA bertanggung jawab untuk menghilangkan, mengurangi atau mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat, serta mengatur kegiatan ekonomi di sektor pangan dan non-pangan dan melakukan pengendalian di bidang metrologi dan standardisasi, melalui kegiatan pemeriksaan dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Didirikan pada tahun 2012, berdasarkan keputusan undang-undang 35/2012, 18 Juli. SERVE, I.P. adalah singkatan dari Serviço de Registo e Verificação Empresarial, Instituto Público (dalam Bahasa Portugis), bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi bisnis termasuk pengusaha kecil, menengah dan besar untuk mendukung lingkungan bisnis di Timor-Leste. SERVE, I.P. dibuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2013. SERVE, I.P. adalah Layanan Terpadu Satu Pintu pertama dan satu-satunya Lembaga Publik di Timor-Leste yang didedikasikan penuh bagi perusahaan dan menyediakan bantuan dan konseling untuk mendaftarkan bisnis dan perusahaan secara sah guna melakukan kegiatan komersial. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi: https://serve.gov.tl/

DNTT bertanggung jawab atas verifikasi dan pemeriksaan kondisi kendaraan bermotor yang diimpor yang dilakukan melalui konfirmasi dari izin yang disetujui oleh MCI.

Unit Ozon Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO). Unit ini mengendalikan gas yang diimpor melalui penggunaan izin impor.

Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA, I.P.) adalah jenis otoritas pendirian publik dan langsung melapor kepada Sekretaris Negara untuk Lingkungan Hidup, dengan administrasi tidak langsung dan otoritas penuh untuk bertanggung jawab atas proses Perizinan Lingkungan berdasarkan pasal 6 paragraf 1 hingga 3 dari Keputusan-Hukum No. 15/2019, Hukum Organik Sekretariat Negara untuk Lingkungan Hidup, yang disetujui pada tanggal 10 Juli 2019 yang diamandemen dengan DL No. 40/2022 tanggal 8 Juni. Statuta ANLA telah disetujui oleh Dewan Kementerian pada bulan April 2022 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara oleh Presiden Timor-Leste pada bulan Juni 2022 (DL. No. 41/2022).